Pendidikan Kewarganegaraan Antara Demokrasi Barat dan Demokrasi Keindonesian

Demokrasi di indonesia lihat dari masa kemasa mengalami perkembangan maupun perubahan dari orde pemerintahan sampai pemerintahan sekarang, di pemahaman makalah ini dijelaskan juga pengaruh demokrasi indonesia bagi tuntunan kehidupan masyarakat dalam perkembangan tentang demokrasi liberalisme atau demokrasi barat dan konsep perbedaannya.
Berdasarkan pengertian umum yang saya dapatkan tersebut, maka diperoleh permasalahan antara lain di lihat perkembangan demokrasi yang terjadi di indonesia
1.3. Sejarah Singkat Perkembangan Demokrasi di Indonesia

Beberapa hari lalu mungkin kita mengingat maupun mengenang sejarah awal reformasi bagi bangsa indonesia ini yang dilakukan oleh pejuang pahlawan reformasi kita yaitu dari kalangan mahasiswa yang dikenal sekarang dengan peristiwa Reformasi 12 mei 1998.
Berawal dari kemenangan Negara-negara Sekutu (Eropah Barat dan Amerika Serikat) terhadap Negara-negara Axis jerman Italia maupun Jepang pada Perang Dunia II 1945 dan disusul kemudian dengan keruntuhan Uni Soviet yang berlandasan paham Komunisme di akhir Abad XX , maka paham Demokrasi yang dianut oleh Negara-negara Eropah Barat dan Amerika Utara menjadi paham yang mendominasi tata kehidupan umat manusia di dunia dewasa ini. (Sumber demokrasi perang dunia II).
Indonesia adalah salah satu negara yang menjunjung tinggi demokrasi, untuk di Asia Tenggara Indonesia adalah negara yang paling terbaik menjalankan demokrasinya, mungkin kita bisa merasa bangga dengan keadaan itu.
Didalam praktek kehidupan kenegaraan sejak masa awal kemerdekaan hingga saat ini, ternyata paham demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia terdiri dari beberapa model demokrasi perwakilan yang saling berbeda satu dengan lainnya.
Akhir milenium kedua ditandai dengan perubahan besar di Indonesia. Rejim Orde Baru yang telah berkuasa selama 32 tahun yang dipimpin oleh Soeharto akhirnya tumbang. Demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal ini, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat Indonesia.
Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya dimana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibandingkan ketika masa Orde Baru.
Indonesia setidaknya telah melalui empat masa demokrasi dengan berbagai versi. Pertama adalah demokrasi liberal dimasa kemerdekaan. Kedua adalah demokrasi terpimpin, ketika Presiden Soekarno membubarkan konstituante dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Keempat adalah demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi.
Kelebihan dan kekurangan pada masing-masing masa demokrasi tersebut pada dasarnya bisa memberikan pelajaran berharga bagi kita. Demokrasi liberal ternyata pada saat itu belum bisa memberikan perubahan yang berarti bagi Indonesia.
Namun demikian, berbagai kabinet yang jatuh bangun pada masa itu telah memperlihatkan berbagai ragam pribadi beserta pemikiran mereka yang cemerlang dalam memimpin namun mudah dijatuhkan oleh parlemen dengan emosi tidak percaya. Sementara demokrasi terpimpin yang dideklarasikan oleh Soekarno setelah melihat terlalu lamanya konstituante mengeluarkan undang-undang dasar baru telah memperkuat posisi Soekarno secara absolut.
Di satu sisi, hal ini berdampak pada kewibawaan Indonesia di forum Internasional yang diperlihatkan oleh berbagai manuver yang dilakukan Soekarno serta munculnya Indonesia sebagai salah satu kekuatan militer yang patut diperhitungkan di Asia. Namun pada sisi lain segi ekonomi rakyat kurang terperhatikan akibat berbagai kebijakan politik pada masa itu. Lain pula dengan masa demokrasi Pancasila pada kepemimpinan Soeharto.
Stabilitas keamanan sangat dijaga sehingga terjadi pemasungan kebebasan berbicara. Namun tingkat kehidupan ekonomi rakyat relatif baik. Hal ini juga tidak terlepas dari sistem nilai tukar dan alokasi subsidi BBM sehingga harga-harga barang dan jasa berada pada titik keterjangkauan masyarakat secara umum. Namun demikian penyakit korupsi, kolusi dan nepotisme semakin parah menjangkiti pemerintahan. Lembaga pemerintahan yang ada di legislatif, eksekutif dan yudikatif terkena virus KKN ini. Selain itu, pemasungan kebebasan berbicara ternyata menjadi bola salju yang semakin membesar yang siap meledak.
Bom waktu ini telah terakumulasi sekian lama dan ledakannya terjadi pada bulan Mei 1998. Selepas kejatuhan Soeharto, selain terjadinya kenaikan harga barang dan jasa beberapa kali dalam kurun waktu 8 tahun terakhir, instabilitas keamanan dan politik serta KKN bersamaan terjadi sehingga yang paling terkena dampaknya adalah rakyat kecil yang jumlahnya mayoritas dan menyebabkan posisi tawar Indonesia sangat lemah di mata internasional akibat tidak adanya kepemimpinan yang kuat.
Jika diasumsikan bahwa pemilihan langsung akan menghasilkan pemimpin yang mampu membawa masyarakat kepada kehidupan yang lebih baik, maka seharusnya dalam beberapa tahun ke depan Indonesia akan mengalami peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya hal ini belum terjadi secara signifikan. Hal ini sebagai akibat masih terlalu kuatnya kelompok yang pro KKN maupun anti perbaikan.
Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti bila pihak legislatif menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, dalam masa transisi ini, hal itu belum terjadi secara signifikan.
Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif buat mereka. Inilah tantangan yang harus dihadapi dalam masa transisi. Demokrasi masih terkesan isu kaum elit, sementara ekonomi adalah masalah riil kaum ekonomi bawah yang belum diakomodasi dalam proses demokratisasi. Ini adalah salah satu tantangan terberat yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

1.4. Tujuan
Tujuan pembuatan makalah ini adalah untuk bagaiaman kita mengetahui perbedaan adanya demokrasi yang terjadi di indonesia maupun perbedaanya dengan demokrasi ala barat dalam konsep pemikiran membangun suatu bangsa dan nilai pendidikan kewarganegaraan demokrasi keindonesian serta pengimplentasikan nilai pancasila dalam kehidupan dan untuk wawasan dan ilmu pemikiran tentang Perkembangan demokrasi di Indonesia.


1.5. Pengaruh nilai kewarganegaran bagi demokrasi

Akikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara. Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal ke-4 tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah mewujudkan warga negara sadar bela negara berlandaskan pemahaman politik kebangsaan, dan kepekaan mengembangkan jati diri dan moral bangsa dalam perikehidupan bangsa.
Secara ringkas pendidikan kewarganegaraan memberikan suatu rekonstruksi pemikiran terhadap mahasiswa agar mampu memiliki peran menopang dan saling mengkokohkan serta memberikan kekuatan pada pembentukan masyarakat sipil dan budaya politik, (denny suryadi).
Istilah hubungan pendidikan kewarganegaraan memiliki arti keanggotaan yang menunjukkan hubungan atau ikatan antara negara dan warga negara. Kewarganegaraan diartikan segala jenis hubungan dengan suatu negara yang mengakibatkan adanya kewajiban negara itu untuk melindungi orang yang bersangkutan. Adapun menurut Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, kewarganegaraan adalah segala ikhwal yang berhubungan dengan negara. Agar wawasan sebagai intlektual mampu menilai kewarganegaraan itu sebagai pola pemikiran kita sebagai mahasiswa yang memiliki kecintaan terhadap negara dengan membangun ideologi negara secara rasional. Pengertian kewarganegaraan dibedakan menjadi dua yaitu sebagai berikut;
Kewarganegaraan dalam arti yuridis dan sosiologi
Kewarganegaraan dalam arti yuridis, ditandai dengan adanya ikatan hukum anatara orang-orang dengan negara.
Kewarganegaraan dalam arti sosiologis, tidak ditandai dengan ikatan hukum tetapi ikatan emosional seperti ikatan perasaan, ikatan keturunan ikatan nasib, ikatan sejarah dan ikatan tanah air.
Kewarganegaraan dalam arti formil dan materil.
Kewarganegaraan dalam arti formil menunjukkan pada tempat kewarganegaraan. Dalam sistematika hukum, masalah kewarganegaraan berada pada hukum publik.
Kewarganegaraan dalam arti materil menunjukkan pada akibat hukum dari status kewarganegaraan, yaitu adanya hak dan kewajiban warga negara.
Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah upaya sadar dan terencana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara dengan menumbuhkan jati diri dan moral bangsa sebagai landasan pelaksanaan hak dan kewajiban dalam bela negara, demi kelangsungan kehidupan dan kejayaan bangsa dan negara.






Perkembangan nilai pendidikan kewarganegaraan antara demokrasi di indonesia sangat besar pengaruhnya bagi pengetahuan nilai pancasila itu, tetap ada dalam dunia pendidikan yang tidak bisa terlepas untuk membangun jiwa intelektual mahasiswa sebagai generasi yang nantinya bisa membangun suatu bangsa, dengan menjunjung adanya nilai kewarganegaraan dan nilai pancasila sebagai identitas bangsa, dimana umat memiliki kenyakinan pribadi maupun taqwa dan patuh terhadap larangan, agar di kemudian hari apabila kita bisa memimpin atau mengambil bagian dalam pemerintahan